Senin, 19 Mei 2025
Beranda / /

  • Perpres 46/2025: Pemerintah Perkuat Industri Nasional Lewat Pengadaan Barang dan Jasa
    Pemerintahan | 7 hari lalu
    Perpres 46/2025: Pemerintah Perkuat Industri Nasional Lewat Pengadaan Barang dan Jasa

    DIALEKSIS.COM | Jakarta - Di tengah tekanan ekonomi global yang memukul berbagai sektor, termasuk industri manufaktur Indonesia, pemerintah menegaskan komitmennya dalam melindungi dan memperkuat industri dalam negeri. Salah satu langkah strategisnya adalah melalui terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP), yang memuat kebijakan afirmatif pro-industri lokal.

  • Pemkab Aceh Besar Komit Laksanakan Inpres 2/2023
    Aceh | 1 tahun lalu
    Pemkab Aceh Besar Komit Laksanakan Inpres 2/2023

    DIALEKSIS.COM | Jantho - Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berkomitmen penuh untuk melaksanakan Inpres No 2 Tahun 2023 dalam acara Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Aceh Besar di Aula Dekranasda, Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Jumat (22/12/2023).


  • Pj Bupati Bireuen Angkat Afrizal Sebagai Kabag Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
    Aceh | 1 tahun lalu
    Pj Bupati Bireuen Angkat Afrizal Sebagai Kabag Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

    DIALEKSIS.COM | Bireuen - Pejabat (Pj) Bupati Bireuen, Aulia Sofyan, Ph.D kembali melakukan rotasi pejabat Administrator, Pengawas dan Kepala UPTD Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

    Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat tersebut berlangsung di Aula Pendopo Bupati Bireuen, Jum’at,(29/9/2023) dihadiri oleh Sekretaris Daerah dan Para Asisten.

  • Ada 3 Sektor Di Instansi Pemerintah Aceh Paling Koruptif
    Aceh | 4 tahun lalu
    Ada 3 Sektor Di Instansi Pemerintah Aceh Paling Koruptif

    DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Masyarakat Tranparansi Aceh (MaTA) menyebut ada 3 tempat atau bagian di instansi pemerintah Aceh paling koruptif, yakni di sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ), hibah dan bansos, serta wilayah Kesehatan. Data ini di dapat bedasarkan monitoring data dari pengadilan tipikor. 

diskes
hardiknas